Goenawan Mohamad: "Manikebu tidak relevan lagi"

goenawan mohamad

Di bawah ini adalah petikan wawancara tertulis yang saya lakukan dengan Goenawan Mohamad, yang jawabannya saya terima pada tanggal 25 Agustus 2007 lalu. Rencananya akan saya gunakan sebagai bahan tesis saya, akan tetapi petikan wawancara ini saya kira bemanfaat untuk dibaca, mengingat debat ramai di beberapa mailing list di internet akhir-akhir ini.

Oleh A. Kurnia


Pertanyaan: Ada yang mengatakan bahwa polemik atau pertentangan yang berlangsung di internet sekarang ini merupakan terusan pertentangan antara Manikebu dan Lekra di tahun 1960-an?


GM: Tidak benar. Sejarah itu tak berulang.

Pertentangan antara Manifes Kebudayaan dan “realisme sosialis” di awal tahun 1960-an merupakan produk khas masa itu. Ketika itu asas “realisme sosialis” hendak diberlakukan bagi semua ekspresi kesenian dan pemikiran di Indonesia, dengan dimotori oleh Lekra . Kekuasaan politik yang tak dapat diabaikan pengaruhnya waktu itu, yakni PKI, mendukungnya.

Manifes Kebudayaan disusun dan diumumkan sebagai reaksi atas itu. Yang ditentang Manifes Kebudayaan adalah asas “politik sebagai panglima”, jika itulah yang dianggap jadi soko guru “realisme sosialis”. Sebab “politik sebagai panglima” dalam prakteknya berarti kekuasaan politik-lah – tepatnya Partai -- yang mengendalikan kesenian.


Sekarang tidak ada “realisme sosialis” yang seperti itu. Tidak ada Partai yang seperti PKI.

“Realisme sosialis” itu sendiri produk kekuasaan politik tahun 1930-an di Uni Soviet. Ia dirumuskan oleh pengarah kebudayaan yang bekerja untuk Stalin. Tapi beberapa tahun setelah Stalin meninggal dan de-Stalin-isasi terjadi, posisi “realisme sosialis” merosot. Juga wibawanya tidak pernah tinggi. Di negeri sosialis Eropa Timur, karena doktrin itu bersifat represif dalam kehidupan seni, ia ditentang. Para sastrawan pembangkang lahir. Antara lain Vaclac Havel, yang kemudian jadi Presiden Cheko.

Perlu diingat, Manifes Kebudayaan disusun di tahun 1963 – setelah kami melihat bahwa sosialisme dapat diperjuangkan tanpa doktrin “realisme sosialis”. Di masa itu, di Uni Soviet terbit majalah sastra Novy Mir dan muncul penyair bebas seperti Yevtushenko dll. Mereka tak mengikuti doktrin “realisme sosialis”.

Salah satu inspirasi Manifes Kebudayaan adalah “gerakan” sastra yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur itu.

Doktrin “realisme sosialis” berakar pada Marxisme-Leninisme yang meletakkan Partai di atas segala-galanya Manfes Kebudayaan menentang itu. Kalau mau mencari sambungan Manifes Kebudayaan dengan dunia pemikiran sebelumnya, mungkin orang apat menemukannya pada pemikiran Marxis yang tidak menerima Utopianisme dan kemahakuasaan Partai.

Latar belakang yang seperti itulah yang tidak ada sekarang. Sekarang ini, dengan lenyapnya “realisme sosialis” di mana-mana, bahkan di Cina yang masih dikuasai Partai Komunis, Manifes Kebudayaan tidak relevan lagi.


Pertanyaan: Banyak yang mengatakan generasi sastrawan yang sekarang menganggap asas “seni untuk rakyat” masih terus penting untuk melawan asas “seni untuk seni”.

GM: Debat di sekitar “seni untuk seni” sudah selesai di tahun 1930-an dalam polemik antara Sanusi Pane dan S. Takdir Alisyahbana. Manifes Kebudayaan sendiri tidak menerima asas “seni untuk seni”.

Sayang, sekarang ini banyak yang bicara tentang “Manikebu” tetapi tak pernah membaca sendiri manifesto itu. Maka terjadi kesalahan besar, misalnya ketika dkatakan bahwa “Manikebu” itu serta merta mendukung “humanisme universal”.

Saya anjurkan supaya kalau mau bicara tentang Manikebu, teksnya perlu dibaca kembali dengan seksama. Akan kelihatan juga bahwa teksnya adalah hasil khas masa tahun 1960-an.

_________________________________

Manifesto Kebudayaan
Dari Wikipedia Indonesia


Manifesto Kebudayaan adalah konsep kebudayaan nasional yang dikeluarkan oleh para penyair dan pengarang pada 17 Agustus 1963. Manifestasi ini dilakukan guna melawan dominasi dan tekanan dari golongan kiri, dengan ideologi kesenian dan kesusastraan realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman-seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Manifesto Kebudayaan juga dijuluki oleh pihak kiri sebagai Manikebu.

Pencetus manifestasi ini adalah Wiratmo Soekito, dan ditandatangani antara lain oleh Arief Budiman, Taufik Ismail dan Goenawan Mohamad.

Diilhami oleh semangat humanisme universal yang pertama kali dinyatakan lewat Surat Kepercayaan Gelanggang, Manifesto ini menyerukan, antara lain, pentingnya keterlibatan setiap sektor dalam perjuangan kebudayaan di Indonesia. Manifesto itu sendiri tidak menjabarkan dengan terinci langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memperjuangkan "martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa". Sehingga bisa dikatakan butir-butir yang disampaikan sebenarnya sama sekali tidak berlawanan dengan semangat yang hidup pada jaman itu: keinginan "menyempurnakan kondisi hidup manusia".

Mungkin satu-satunya prinsip yang membedakan adalah penolakan mereka terhadap hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan - posisi Sutan Takdir Alisjahbana dalam "Polemik Kebudayaan" 1930an. Dengan demikian, posisi Lekra yang mendahulukan pemajuan kebudayaan rakyat demi pembebasan kaum tertindas: buruh dan tani, dilihat sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Ini dianggap mengancam supremasi prinsip-prinsip estetika dan menjerumuskan karya seni pada alat propaganda politik yang sarat dengan slogan-slogan verbal belaka.

_________________________________

From: KUNCI Cultural Studies Center
E-mail: editorkunci@yahoo.com

Bagi yang belum pernah membaca naskah "Manifes Kebudayaan" (1963), Anda bisa
mengunduhnya dalam format PDF di alamat ini:

http://four.fsphost.com/kunci/manikebu.pdf


Antariksa
Moderator KUNCI-L

_________________________________



From: Mustopa Kapirz, Australia
E-mail: mustopakapirz@yahoo.com.au


Perseteruan Saut - Radityo mewarisi perseteruan 65?
@mkapz

Saya mengikuti silang sengkarut Radityo vs Saut di berbagai milis. Perseteruan mereka sudah semakin parah, masing-masing memforward kebenaran versi masing-masing kesana-kemari. Ini mengingatkan saya pada perseteruan kaum seniman-intelektual tahun enam-puluhan antara kubu humanisme universal vs kubu realisme sosial (perseteruan ini ditandai dengan Manifesto Kebudayaan yang dicetuskan kubu Goenawan Mohammad - Wiratmo Soekito dll.)

Radityo seperti diakuinya sendiri di sebuah milis, adalah masih keponakan Goenawan Mohamad. Goenawan pada masa enampuluhan itu ada di kubu humanisme universal. Sedangkan Saut Situmorang, kalau membaca dari posting lamanya di milis-milis, bersimpati pada Pramoedya Ananta Toer, pentolan di kubu realisme sosial.

Perseteruan Radityo - Saut dimulai dari teguran Radityo di suatu milis yang ditujukan ke Saut soal Manifesto Boemiputra (parodi atas Manifesto Kebudayaan?) agar Saut menggunakan enerjinya untuk berkarya yang bagus ketimbang menghujat kesana-sini.

Manifesto Boemiputra itu sendiri (ditanda-tangani a.l. oleh Saut, beberapa pentolan Rumah Dunia dan Ahmadun, redaktur budaya koran Republika, dll.) sebenarnya juga sebuah teguran untuk sastrawan/sutradara Putu Wijaya yang mau menerima anugerah Bakrie Award baru-baru ini. Melalui manifesto mereka ini, anak perusahaan Bakrie secara tidak langsung diminta bertanggung- jawab atas kecelakaan industri lumpur lapindo di Sidoardjo Jawa Timur yang menyebabkan ratusan rumah penduduk hancur
(lihat di http://www.youtube.com/results? search_query= lumpur+lapindo&search=Search

Sebagai tambahan, Frans Magnis Suseno dengan telak menolak pemberian hadiah yang bernilai seratus juta itu sebab kasus lumpur lapindo yang menyengsarakan rakyat - lihat di http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/08/14/brk,20070814- 105585,id.html)

Teguran Radityo ke Saut menyinggung Orde Kampung Rumah Dunia - Manifesto Boemipoetra, dijawab dengan bahasa lugas dari temperamen bataknya Saut. Tidak berhenti disitu, Saut kemudian mempublikasikan eseinya di milis-milis soal Dusta - untuk menjawab Empat Dusta yang ditulis Sitok dalam rangka menjawab tulisan Chavchay. (Sitok Srengenge adalah orang TUK - dan TUK ini punya Goenawan)

Kemudian hal itu merembet kesana-kemari. Halim Hd yang tampak jelas bersimpati pada perjuangan Manifesto Boemiputra berdiri di samping Saut. Radityo, dengan pengalamannya di media, coba meluaskan medan perangnya dengan memforward rembetan perseteruan mereka kesana-kemari, antara lain dengan memforward tanggapan orang lain atas sajak Saut yang dimuat di Republika - yang dituding menyinggung umat Hindu.

Hal itu secara tidak langsung sebenarnya malah memperluas kasus lumpur lapindo yang jadi inti Manifesto Boemiputra itu. Atau Radityo memang sengaja melakukannya?

Bisa ditebak, tokoh-tokoh yang terkait dalam persoalan itu jadi tidak bisa tidur. Ahmadun mungkin terancam posisinya di Republika. Edi Efendi yang ikut menggawangi Media Indonesia, bisa kebat-kebit jadinya. Gola Gong bisa saja dipecat dari RCTI perlahan-lahan (kalau itu benar, seperti nasib Chavcay, berarti zaman Soeharto yang biasa menghalalkan cara mempertumbalkan orang-orang tidak bersalah itu belum berlalu - kita lihat saja bung!)

Kasus di bulan penuh hikmah ini jadi sangat menarik. Apakah kekuasaan itu adalah kebenaran? Apakah demi tercapainya suatu tujuan boleh mengorbankan orang lain seperti halnya dalam permainan catur?

Saya sendiri dan teman-teman pelajar yang saat ini ada di berbagai negara mengikuti terus persoalan ini. Malah salah satu teman ingin menjadikan persoalan ini sebagai skripsinya. Asumsinya, perseteruan seniman tahun 65 belum berakhir. "Nuranimu harus kau buka, demi negeri tercinta", demikian katanya.

@mkapz

_________________________________

From: Rony Hidayat Kartasentana
E-mail: freirerians@yahoo.com


Di bulan suci Ramadhan ini, izinkan saya membatalkan puasa saya dengan berteriak "EEK!!!" pada Saut.

Dan mudah mudahan dalam waktu dekat saya dapat menghadiahkan kue tart berbahan baku eek saya sendiri pada Radityo...

rony hidayat kartasentana
_________________________________

From: Radityo Djadjoeri
E-mail: radityo_dj@yahoo.com

Klarifikasi untuk Pak Mustopa Kapirz di Australia,

Mohon Bung Kafir tidak rancu antara "manifesto boemipoetra" dan "ode kampung". Yang ramai dibahas adalah "ode kampung" karena terkait dengan dunia sastra. Dan itu yang menyeret TUK.


_________________________________


From: Tuty Umayati Koesworo, Jakarta
E-mail: tutyumayati@yahoo.com

Generasi GR kita punya

Mustopa Kapirz (nama beneran nih?) mau memberi kesan, kalo “debat” atau “pertentangan” antara Saut dan Radityo merupakan lanjutan pertentangan Manikebu- Lekra.

Wah, ini berlebihan. GR, deh. Dulu itu antara Lekra dan Manikebu, kan ada pertentangan pikiran yang matang. Lihat tuh, buku Pramoedya tentang “realisme sosialis”, serius banget.

Sekarang aku belum pernah baca sepotong pun pemikiran atau konsep yang dipertanggung jawabkan dengan argumen teoritis. Dari generasi penulis sekarang, siapa yang sudah bikin? Yang aku baca cuman keluhan, yah, kecaman kepada “dominasi TUK” yang diulang- ulang oleh Saut.

Seperti kubaca dalam mailing list Kunci, kalo nggak salah tulisan pendek A. Kurnia, ada pertanyaan yang belum dijawab: apa yang dimaksudkan dengan “dominasi” sih?

Apa itu posisi yang dipaksakan? Apa itu kayak monopoli, sampe-sampe para sastrawan yang bukan-TUK nggak dapat kesempatan berekspresi?

Apa betul di luar TUK nggak ada alternatif? Umpamanya di internet kayak sekarang nih, yang lebih banyak digunakan Saut daripada digunakan Nirwan Dewanto.

Masa orang lain nggak bisa menandingi TUK? Di Jakarta dan di Yogya ada Bentara Budaya milik Kompas, misalnya.

Setelah membaca wawancara GM dengan Rizka Maulana, (eh, dia ngaku suka sama sajaknya si Saut) aku jadi berpikir, apa sebetulnya “TUK” itu? Kan cuma tempat pertunjukan?

Kalo punya ideologi, kayak apa ideologinya? Sampai sekarang, nggak ada yang menjelaskan.

Seingatku, dari TUK nggak pernah keluar sepotong juga manifesto, atau statemen. Sampai sekarang Nirwan Dewanto, Sitok Srengenge, dan orang TUK lain nggak nulis di internet atau di media.

Dari pihak “manifesto orde kampung” juga cuma yang keluar manifesto-manifestoan. Isinya cuma menolak ini menolak itu, akan tetapi nggak jelas maunya apa sih.

Jadinya, nggak ada perdebatan yang berarti.

Generasi kita ini ngaku saja deh, nggak ada yang menulis kritik sastra bener-bener. Dulu waktu kuliah aku baca analisa Subagio Sastrowardoyo atas karya Sitor Situmorang (bukan saudaranya Saut) dan Rendra, itu keren banget..

Sekarang yang baru rame hanya statemen pendek, dengan kata-kata yang cuma mau menarik perhatian. Mana karya yang dibahas, mbok? Yang diubleg-ubleg cuman ini keponakannya itu, ini kerja di situ, ini suka datang ke situ. Nggak ngomongin puisi atau prosa. Kayak gosip saja. Generasi kita harus ngakuin itu. Kita namanya GR kalo kita nyama-
nyamain diri sama generasi itu.

Lagian malu, dong. Masa cuman melanjutkan debat generasi yang sudah tua duluuuu banget! Emangnya generasi kita nggak punya persoalan sendiri?

Tuty

_________________________________

From: Mustopa Kapirz
E-mail: mustopakapirz@yahoo.com.au

Saya coba mempertanyakan hal itu dalam judul tulisan pendek saya, dan itu juga sebuah asumsi. Untuk membuktikan asumsi itu benar atau tidak, saya tidak boleh gampang percaya begitu saja apa yang dikatakan GM melalui wawancara A. Kurnia itu. Awam bolehlah gampang percaya bahwa di abad informasi ini kebenaran informasi harus dilacak dari sumbernya. Manusia cenderung tidak bebas dari sejarah masa lalunya. Dan pengaruh itu bisa mewarnai cara berpikir manusianya sekarang.

Perubahan paradigma mungkin saja. Tapi itu tidak bisa dinilai begitu saja dari apa yang dikatakan manusia itu. Manusia berpotensi besar berdusta sebagai bagian dari mekanisme pertahanan dirinya. Yang menarik buat saya sebenarnya adalah soal manifresto boemiputra itu. Saut dkk. melalui manifesto mereka jelas-jelas bersimpati pada penderitaan rakyat korban lumpur lapindo itu. Ini yang saya pujikan. Membela rakyat tertindas itu tidak cuma milik golongan kiri saja. Agama manapun menganjurkannya. Ini sebuah potensi berkekuatan besar.

Sayangnya topik ke arah itu semakin kabur sebab tampaknya sengaja dikaburkan dengan memancing kaum manifes boemiputra menjauh dari isi manifesto mereka dan masuk dalam kancah perang sastra yang mempersoalkan isue kelamininasi dalam karya sastra - yang dihembuskan anginnya oleh Taufiq Ismail itu. Pada titik itu, saat sasaran manifesto boemiputra terkaburkan, apakah benar ada "the invisible hand" yang ikut bermain di belakangnya?

Saya yakin itu ada.

@mkapz
_________________________________

From: I Gde Purwaka
E-mail: igdepurwa@fastmail.fm


Bung Mustopa,

Saya mengajukan dua buah pertanyaan.

(1) Bung mengatakan, “Saut dkk. melalui manifesto mereka jelas-jelas bersimpati pada penderitaan rakyat korban lumpur lapindo itu.”

Pertanyaan: Bagaimana Saut akan membela rakyat dengan sastranya jikalau menurut dia sastra hanya jadi bidang yang terbatas untuk elite? “TIDAK SETIAP ORANG BERHAK UNTUK "MEMBACA" PUISI,” kata Saut. Sikapnya arogan.

Menurut I. B. Widya, teman saya yang pengajar sejarah, di zaman yang lampau LEKRA bersemboyan “seni untuk rakyat”. Jauh bedanya dengan semboyan Saut, yang mengandung arti bahwa seni atau sastra hanya untuk dibaca lapisan tertentu saja.

Jauh bedanya pula dengan pandangan yang menuntut “SASTRA HARUS DIHORMATI”.

Pandangan ini pandangan elitis 100%. Sastrawan yang seharusnya menghormati masyarakat dan rakyat, oleh Saut dibalik: masyarakat dan rakyat harus menghormati sastra. Buruh, tani, dan nelayan harus menghormati mereka yang memiliki kepandaian khusus bersastra.

Ini berarti kembali ke zaman dimana kasta Brahmana diletakkan di atas kasta-kasta lainnya.

(2) Bung menyebut anjuran agama untuk “membela rakyat tertindas.”

Pertanyaan: Bagaimana anjuran agama itu akan dipenuhi sastrawan, jika sastra tidak mempedulikan martabat agama? Saya ingin tahu bagaimana pendapat Bung tentang sajak yang mengata-ngatai para dewa sebagai pelaku perbuatan cabul?

Juga bagaimana pendapat Bung tentang sajak yang mengatakan kepada Tuhan: “ada jembut nyangkut di sela gigi-Mu”. Yang berarti melecehkan konsep ke-Tuhan-an yang Maha.

Saya curiga kepada orang-orang yang suka sedikit-sedikit bicara tentang “rakyat tertindas” tetapi membiarkan teman-temannya bertendensi menindas dengan berteriak KAMI “HARUS DIHORMATI”.


Sekianlah, saudaraku Mustopa!

I Gde Purwaka

Ini yang saya pujikan. Membela rakyat tertindas itu tidak cuma milik golongan kiri saja. Agama manapun menganjurkannya....
_________________________________